Bawaslu Tapanuli SelatanPetakan Lokasi Rawan Pelanggaran Jelang Pilkada 2024

Tapsel- Dalam upaya menjaga kelancaran Bawaslu)Kabupaten Tapanuli Selatan luncurkan peta dan lokasi rawan pelanggaran dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan yang dianggap rawan potensi pelanggaran. Langkah ini menjadi bahagian dari strategi preventif Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan aman dan demokratis pada sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan dan peluncuran peta kerawanan Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pilgub/Wagub, Bupati/Wabup, Wali Kota/Wawako tahun 2024 di Aula Hotel Tor Sibohi Hotel, Sipirok, Rabu (2/9).

Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan yang diwakili Komisioner Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas Vernando Maruli  Aruan,S.T, C.Med  mengatakan pemetaan rawan pelanggaran itu merupakan salah satu langkah dan strategi Bawaslu serta evaluasi dari Pemilu-pemilu sebelumnya serta dinamika sosial dan politik terkini. mengatakan pemetaan rawan pelanggaran itu merupakan salah satu langkah dan strategi Bawaslu agar seluruh tahapan pemilihan berjalan aman dan demokratis.

Lokasi rawan itu antara lain Kecamatan Sipirok karena jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tinggi juga sebagai Ibu Kota Tapanuli Selatan. Ada juga Kecamatan Sayur Matinggi, Angkola Timur. Kerawanan itu didominasi masalah money politik (politik uang) dan peserta kurang memahami pelanggaran Pemilu. Dari hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu, ucapnya, potensi kerawanan di Tapsel antara lain di Kecamatan Sipirok dilihat dari jumlah DPT yang tinggi serta sebagai Ibu Kota Tapanuli Selatan.Kemudian di Kecamatan Sayur Matinggi dan Angkola Timur. Kerawanan itu termasuk diakibatkan peserta dan masyarakat yang kurang memahami pelanggaran Pemilu.

“Kami ingin mengantisipasi segala bentuk pelanggaran, mulai dari politik uang, intimidasi, hingga potensi konflik antar pendukung. Daerah yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran akan kami pantau lebih ketat. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai aturan,” jelas Vernando. Selain pemetaan, Bawaslu juga menggandeng aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lokal untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif menjelang dan selama proses Pilkada berlangsung.

Peluncuran peta rawan pelanggaran yang dirangkai dengan sosialisasi pengawasan tahapan Pilkada 2024 yang di gelar di Aula Tor Sibohi Nauli Hotel Sipirok, Tapsel, dibuka Ketua DPRD Tapsel diwakili anggota DPRD Tapsel Ali Adanan.

Dalam rangka memberikan pencerahan dan edukasi kepada peserta sosialisasi agar berperan aktif melakukan pengawasan partisipatif, Bawaslu Tapsel menghadirkan Haryadi S.AP dari Sumatera Barat dan dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Agus Salam Nasution sebagai pemateri.

Sosialisasi pengawasan tahapan dan peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024 tersebut di hadiri Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Dr. Muhammad Darwis Dasopang, mewakili Rektor IPTS, Karang Taruna Tapsel, mewakil Dandim 0212 TS, mewakili Kapolres Tapsel, ormas dan insan pers.

Dengan pemetaan ini, Bawaslu berharap masyarakat dapat turut serta mengawal demokrasi dengan memberikan informasi terkait potensi pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. “Pemilu yang jujur dan adil bukan hanya tugas kami, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara,” tutup Ketua Bawaslu.