Tapanuli Selatan - Jumat, 12 September 2025 Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Kesadaran akan hal ini mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tapanuli Selatan untuk melakukan koordinasi lintas lembaga. Pada Jumat (12/9/2025), Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Tapanuli Selatan, Vernando Maruli Aruan ST C.Med, melaksanakan koordinasi strategis bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Selatan, M. Yusuf Nasution SP.
Koordinasi tersebut berfokus pada pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Pemilu yang menegaskan pentingnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Vernando, akurasi data pemilih tidak hanya menjadi kebutuhan teknis penyelenggara pemilu, tetapi juga indikator utama dalam menjamin keadilan serta keterwakilan hak politik warga negara.
Dinas PMD sebagai mitra strategis dianggap memiliki peran sentral dalam memberikan data kependudukan, terutama di tingkat desa. Data tersebut mencakup dinamika kependudukan seperti perpindahan, pernikahan, hingga kematian yang berpengaruh langsung terhadap daftar pemilih. Dengan sinergi antarinstansi, potensi terjadinya data ganda maupun data tidak valid dapat diminimalisasi.
Selain aspek administratif, koordinasi ini juga membahas mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Partisipasi publik dianggap sangat krusial untuk melengkapi data formal yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui keterlibatan warga, proses validasi dapat berjalan lebih transparan dan inklusif, sehingga tidak ada hak suara yang terabaikan.
Vernando menegaskan bahwa Bawaslu Tapanuli Selatan berkomitmen menjaga netralitas sekaligus meningkatkan pengawasan preventif. Upaya ini sejalan dengan visi Bawaslu untuk memastikan setiap tahapan pemilu terlaksana sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). “Data pemilih yang akurat adalah pintu masuk untuk pemilu yang berkualitas. Karena itu, pengawasan pemutakhiran data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab kita dalam menjamin hak politik setiap warga negara. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang berhak memilih benar-benar terdaftar dan tidak ada yang terabaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PMD Tapanuli Selatan, M. Yusuf Nasution, menyatakan kesiapannya mendukung program ini. Ia menekankan bahwa pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam mendeteksi perubahan data kependudukan. “Pemerintah desa adalah garda terdepan dalam mendeteksi perubahan data kependudukan, mulai dari perpindahan, pernikahan, hingga kematian. Dengan kolaborasi bersama Bawaslu, kami optimis masalah klasik seperti data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat diminimalisasi. Kami siap mendukung agar demokrasi di Tapanuli Selatan berjalan lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi model kerja sama kelembagaan yang berkelanjutan, bukan sekadar agenda triwulanan. Dengan penguatan sistem pemutakhiran data pemilih, Tapanuli Selatan berpeluang menjadi contoh daerah yang mampu mengelola demokrasi berbasis data secara ilmiah, partisipatif, dan akuntabel. Pada akhirnya, pengawasan yang baik bukan hanya soal kepatuhan prosedural, tetapi juga wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak politik setiap warga
