Bawaslu Tapanuli Selatan Hadiri Rapat Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kordiv P3S (Panaran Simanjuntak, S.Hi, M.Hum) dan Kordiv HP2H (Vernando Maruli Aruan, S.T) serta staf Bawaslu Tapanuli Selatan menghadiri Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Taman Simalem resort, 11 s.d 13 Februari 2025

Acara pembukaan kegiatan Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dibuka oleh Bapak Johan Alamsyah,S.H.,M.Hum selaku Kordiv. Penanganan pelanggaran Bawaslu Sumut dan sekaligus pengampu kegiatan yg dimaksud.

Pasca pembukaan kegiatan dilanjutkan sesi materi evaluasi dan refleksi penyelengaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024  yang disampaikan oleh  Bapak Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum  selaku Tim pemeriksa Daerah DKPP Sumut dan Bapak Dadang Dermawan, S.Sos., M.Si. selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sumut, Gerakan Pembumian Pancasila-Sumut.

Di dalam evaluasi dan sistem pemilihan umum kita menemukan malpraktik korupsi pemilu dimana terdapat pemilu yang tidak berintegritas dapat mengakibatkan malpraktik. Malpratik ini merupakan salah satu bentuk penurunan kualitas pemilu yg dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pelemahan ini dimana kondisi Bawaslu tidak memiliki kemampauan untuk penyadapan praktik money politik serta adanya keterbatasan waktu penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu sehingga Bawaslu tidak berdaya. Penyelenggaran pemilu yang selaman ini sudah dilaksanakn oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari persoalan dan permasalahan. Seperti kecurangan logistik, permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), gesekan antar pendukung calon, hingga korban jiwa yg diakibatkan oleh sistem yang cacat. Dalam penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan peran dari penyelenggara pemilu, kontestan, unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, lemahnya partisipatif masyarakat, permasalahan pencalonan, praktik sentralisasi pencalonan, pemutahiran daftar pemilih tetap.

Isu krusial pemilihan umum tahun 2024 terlihat dari sisi pengawasan yg dilakukan oleh jajaran Bawaslu,faktor kesehatan, ambang batas presidensial, ambang batas parlemen, alokasi kursi anggota DPR RI per dapil, metode.

Pada pemilu tahun 2024 pengaturan yg lebih baik dan pemilihan rekrutmen yg sehat sudah meningkat serta upaya sosialisasi dan keterbukaan publik antara lain melalui kerjasama dengan media massa pemilu tahun 2024 belajar dari Pemilu pada tahun 2019. Rekomendasi untuk Pemilu 2029, melaksanakan sistem aplikasi penyelenggaraan pemilu yg terintegrasi, kebutuhan modernisasi proses pemilu, penguatan kapasitas penyelenggara, mendorong peningkatan literasi politik masyarakat. Penyelenggara harus memiliki kemampuan untuk menyusun program membangun sistem literasi politik yang berkelanjutan melakukan penyederhanaan proses pemilu, melakukan penguatan sistem teknologi informasi kepemiluan,peningkatan kualitas SDM penyelenggara dan pemilih serta penguatan pendidikan politik.

Dadang Darmawan,S.Sos.,M.Si, Tim pemeriksa Daerah DKPP Sumut, Gerakan pembumian Pancasila, Evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. Berdasarkan tren demokrasi global 2024; IDEA

Pada tahun 2024, satu dari tiga pemilih tinggal di negara yang kualitas pemilunya menurun, antara tahun 2020-2024, satu dari pemilu, kandidat atau partai yang kalah menolak hasil pemilu.

Secara global kualitas demokrasi sedang terjadi penurunan dan pada saat yang sama pemilu semakin banyak dipersengketakan, penurunan demokrasi terpusat pada keterwakilan (wakil terpilih) dan hak-hak sipil yang dikebiri. Perselisihan pemilu secara global terutama menyangkut termaksud penyimpangan dalam hasil putung sura.